Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan Indonesia dengan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun, sejumlah tantangan juga muncul seiring pelaksanaan reformasi tersebut.
Reformasi Sistem Pendidikan
Pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan baru, termasuk penggantian istilah PPDB menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) untuk menciptakan sistem penerimaan siswa yang lebih inklusif dan ramah. Selain itu, Ujian Nasional direncanakan kembali dengan format baru pada tahun 2026, setelah sebelumnya ditiadakan sejak 2021.
Kementerian Pendidikan juga meluncurkan delapan kebijakan utama, seperti penguatan Kurikulum Merdeka, pengembangan program Guru Penggerak, dan perluasan program wajib belajar 13 tahun.
Investasi Infrastruktur dan Kesehatan Siswa
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,1 triliun untuk meremajakan lebih dari 10.000 sekolah di seluruh Indonesia, guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar diluncurkan untuk mendukung kesejahteraan siswa.
Tantangan dan Ketimpangan
Meskipun berbagai reformasi dilakukan, ketimpangan pendidikan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi perhatian. Data BPS awal 2025 menunjukkan kesenjangan yang mencolok dalam capaian pendidikan di berbagai daerah.
Kebijakan kontroversial juga muncul, seperti rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer, yang menuai pro dan kontra di masyarakat.
Protes Mahasiswa dan Anggaran Pendidikan
Keputusan pemerintah untuk mengalihkan sebagian anggaran pendidikan ke program makan gratis bagi siswa memicu protes dari mahasiswa yang tergabung dalam gerakan «Dark Indonesia». Mereka khawatir pemotongan anggaran pendidikan tinggi akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan kesempatan kerja bagi generasi muda
Deja una respuesta